Ilustrasi perang (foto istimewa)

Kerajaan Majapahit yang berdiri pada 1293 muncul dari reruntuhan Singhasari abad ke-12, yang sebelumnya berkonflik dengan Kediri pada abad ke-11.

Tiga kerajaan di Jawa Timur itu merupakan kelanjutan dari migrasi masyarakat Mataram Hindu dari Jawa Tengah, kawasan sekitar Candi Prambanan dan Borobudur yang berjaya pada abad ke-7 hingga ke-8. Pada awal abad ke-9, muncul pula Kerajaan Kalingga di Jepara.

Di bagian barat Pulau Jawa, berdiri Kerajaan Tarumanagara, kemudian digantikan oleh Pajajaran di tanah Priangan yang meliputi wilayah Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, dan Garut.

Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk (1350–1389) dengan patihnya yang terkenal, Gajah Mada.

Namun menjelang akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15, Majapahit mulai mengalami kemunduran akibat perpecahan internal dan perebutan takhta di antara para pangeran keturunan raja.

Setelah masa itu, berdirilah Kesultanan Islam Demak (1478–1550) dengan raja pertamanya, Sultan Raden Patah.

Kerajaan ini muncul setelah Perang Bubat dan perebutan takhta Majapahit yang berakhir pada masa Raja Gurindrawardhana (Brawijaya VI, 1470–1489). Masa kekuasaan Gurindrawardhana menandai berakhirnya Majapahit secara paripurna.

Kesultanan Demak hanya bertahan sekitar lima puluh tahun. Meskipun berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa (pelabuhan Kerajaan Tarumanagara) pada Juni 1527.

Kerajaan ini kemudian runtuh akibat konflik internal yang muncul setelah wafatnya Sultan Trenggana. Kekuasaan Demak berpindah ke Pajang di pedalaman Jawa Tengah bagian selatan.

Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir, yang bergelar Sultan Hadiwijaya (1568), dengan pusat pemerintahan di Kartasura, sekitar sepuluh kilometer dari Surakarta.

Kerajaan ini dianggap sebagai kelanjutan kekuatan Majapahit yang telah memeluk Islam, meski dalam praktiknya menampilkan bentuk Islam sufistik dengan corak sinkretisme dan tradisi Kejawen.

Sekitar tahun 1586, Sutawijaya (anak angkat Sultan Hadiwijaya) mendirikan Kerajaan Mataram Islam di Kerta, kawasan Kotagede, Yogyakarta, dengan gelar Panembahan Senopati.

Dinasti ini mencapai puncak kejayaan pada masa Raden Rangsang, yang naik takhta dengan gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613–1645).

Pusat pemerintahan Mataram yang semula di Kerta kemudian dipindahkan ke Plered pada masa Amangkurat I (1646–1677).

Ketika Trunajaya memberontak pada 1677 dengan dukungan mertuanya, Pangeran Kajoran (keturunan Sunan Tembayat Klaten) Plered hancur dan pusat kekuasaan berpindah ke Kartasura pada 1680.

Amangkurat II memerintah di Kartasura pada 1677–1703. Setelahnya, Amangkurat III naik takhta (1703–1705), namun kekuasaannya singkat karena muncul perebutan takhta dengan pamannya, Pangeran Puger, yang kemudian bergelar Pakubuwono I (1704–1719). Pangeran Puger adalah anak Amangkurat I dan saudara tiri Amangkurat II.

Penerus berikutnya adalah Amangkurat IV (1719–1726), lalu Pakubuwono II (1726–1742), dan Amangkurat V (1742–1743).

Amangkurat V sempat didukung pasukan Tionghoa dalam peristiwa Geger Pecinan, yang berawal dari pembantaian orang Tionghoa di Batavia tahun 1740 oleh pemerintah kolonial Belanda.

Gerakan perlawanan kaum Tionghoa itu meluas di sepanjang pesisir utara Jawa dan bersekutu dengan Amangkurat V.

Pada masa Pakubuwono II, Mataram mengalami kehancuran besar. Kerajaan menjual seluruh wilayah pesisir utara kepada VOC, yang sejak awal berperan sebagai pedagang bersenjata dan kerap ikut campur dalam perebutan kekuasaan di Mataram, terutama pada tiga periode suksesi besar (1704–1719, 1719–1723, dan 1746–1757).

Setelah Pakubuwono II turun takhta, kekuasaan berpindah kepada Pakubuwono III (1749–1788). Pada masa pemerintahannya terjadi Perjanjian Giyanti (1755) di Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah, yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua: Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta di bawah Hamengkubuwono I (1755–1792).

Dua tahun kemudian, Perjanjian Salatiga (1757) mengakhiri perlawanan Pangeran Sambernyawa (Raden Mas Said) terhadap pamannya, Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I.

Perjanjian ini melahirkan Kadipaten Mangkunegaran yang menjadi bagian dari Surakarta.

Dengan demikian, Perang Suksesi Ketiga (1746–1757) menghasilkan tiga kerajaan turunan Mataram Islam: Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta, serta Kasultanan Yogyakarta.

Sejak masa lampau, suksesi di lingkungan kerajaan Jawa hampir selalu disertai konflik internal yang kemudian mengundang campur tangan VOC dan selanjutnya pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tradisi itu berlanjut pada masa Indonesia merdeka.

Hingga kini, suksesi di lingkungan istana Jawa kerap diwarnai ketegangan dan turut melibatkan campur tangan pemerintah pusat.

Yogyakarta masih bertahan sebagai kerajaan dengan status Daerah Istimewa, sementara Surakarta hanya menikmati status Daerah Istimewa Surakarta dalam kurun singkat, Agustus 1945 hingga Juli 1946.

Konflik horizontal di Surakarta yang digerakkan oleh kelompok anti-swapraja menjadi bagian dari keberhasilan revolusi kaum kiri.

Saat itu, tentara terpecah, dan pemerintahan Soekarno–Hatta belum sepenuhnya berkuasa karena masih dibayangi kekuatan kabinet dan anarkisme politik kiri.

Kekuasaan Daerah Istimewa Surakarta akhirnya hilang ditelan revolusi. Elit keraton gagal menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu menjaga persatuan internal dan beradaptasi dengan perubahan politik nasional (jl/js/rn+)

Redaksi menerima sumbangan tulisan, berita dan artikel yang berhubungan dengan pariwisata. Apabila memenuhi syarat, setelah melalui proses editing seperlunya akan segera ditayangkan. Materi dan photo-photo (max 5 gambar) bisa di kirimkan melalui nomor WA Redaksi +62 81320-97-9339