sebagian pengurus Ikatan Alumni NHI Bandung (foto reggy / istimewa)

Bandung, rexnewsplus.com – Ikatan Alumni NHI Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal isu-isu strategis pariwisata nasional dengan menyelenggarakan Zoominar Nasional bertajuk ” Tourism Under Fire: Dampak Kerentanan Eskalasi Konflik Geopolitik Terhadap Pariwisata di Kepulauan Riau”.

Acara yang berlangsung pada Senin (16/03/2026) ini menghadirkan Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. sebagai pembicara utama, sekaligus menandai awal kepengurusan baru IKA NHI yang ingin mengangkat diskusi-diskusi substantif tentang tantangan terkini sektor pariwisata Indonesia.

Dalam pemaparannya yang komprehensif, Gubernur Ansar Ahmad membuka wawasan peserta tentang posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau sebagai “Beranda NKRI”. Dengan 2.028 pulau yang tersebar dan 22 pulau berstatus sebagai pulau terdepan, Kepri berada di garis depan kedaulatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Provinsi ini bahkan dilalui oleh 80 ribu kapal dan 70 juta kontainer setiap tahunnya melalui Selat Malaka yang merupakan salah satu dari 10 chokepoint perdagangan dunia. Kondisi geografis ini menjadikan Kepri tidak hanya penting dari sisi pertahanan negara, tetapi juga vital bagi sektor pariwisata dan ekonomi nasional.

Gubernur kemudian memaparkan data kunjungan wisatawan yang menunjukkan performa membanggakan sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri mencapai 2.027.037 kunjungan, menempatkan provinsi ini sebagai pintu masuk wisman terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali yang mencatat 6,9 juta kunjungan dan DKI Jakarta dengan 2,76 juta kunjungan. Capaian ini terus menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi, dengan target RPJMN tahun 2026 sebesar 2,7 juta wisman dan realisasi Januari 2026 yang telah mencapai 158.338 kunjungan.

Namun di balik capaian tersebut, Gubernur Ansar Ahmad mengidentifikasi sejumlah kerentanan yang mengancam sektor pariwisata Kepri akibat eskalasi konflik geopolitik global. Faktor keamanan menjadi perhatian utama karena isu konflik dapat memicu travel warning dari negara-negara asal wisatawan yang berdampak langsung pada citra destinasi. Selain itu, gejolak geopolitik turut mempengaruhi fluktuasi harga minyak dunia yang berimbas pada kenaikan biaya transportasi udara, laut, dan darat. Tidak kalah pentingnya, ketidakstabilan kurs mata uang akibat ketegangan global juga berpengaruh terhadap daya beli wisatawan, yang pada akhirnya dapat menekan PDB dan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun sejumlah strategi adaptif. Dari sisi pelayanan, pemerintah mempercepat implementasi sistem autogate di ferry terminal dan bandara serta mendorong kebijakan bebas visa dan Visa on Arrival untuk memudahkan akses wisatawan. Untuk meningkatkan durasi tinggal, program Tourism Linkage terus diperkuat dengan mengintegrasikan berbagai destinasi dan pelaku industri. Pengembangan wisata tematik seperti Sport Tourism dan Marine Tourism juga menjadi fokus untuk menarik segmen pasar yang lebih spesifik. Kebijakan Golden Visa atau Second Home Visa pun tengah didorong untuk memberikan insentif bagi investor dan wisatawan asing yang ingin membeli properti atau vila di kawasan wisata Kepri.

Di level internasional, penguatan kerjasama bilateral dan multilateral menjadi prioritas melalui program-program seperti Sosek Malindo, IMT-GT, JIWA (Jiran Istimewa), serta kerjasama erat dengan Singapore Tourism Board dan penyelenggaraan KTT ASEAN. Langkah ini untuk memastikan jaminan keamanan bagi wisatawan dan industri pariwisata. Sementara di sisi lain, diversifikasi pasar dengan memperkuat wisatawan nusantara serta promosi budaya dan pertukaran budaya serumpun terus digalakkan untuk menjaga citra positif pariwisata Kepri di tengah ketidakpastian global.

Merespons paparan tersebut, Hendri Latief, Wakil Ketua Divisi Pemerintah Daerah dan Instansi IKA NHI, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. “Provinsi Kepri saat ini telah membuktikan diri sebagai pintu masuk wisman terbesar ketiga di Indonesia, sebuah pencapaian yang tidak mudah di tengah berbagai tekanan geopolitik. Yang lebih menggembirakan, banyak strategi dan data dari paparan Gubernur yang bisa dijadikan rujukan bagi Pemerintah Provinsi lain dalam menghadapi tantangan serupa. Ini adalah contoh konkret bagaimana sebuah daerah merumuskan kebijakan berbasis data dan analisis risiko yang matang,” ujarnya dengan nada penuh optimisme.

Senada dengan itu, Wisnu Aji Nugroho, Ketua Bidang 3 IKA NHI, mengungkapkan kebanggaannya atas antusiasme Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang turut serta dalam kegiatan nasional pertama IKA NHI. “Alhamdulillah, antusiasme ini tidak berhenti di sini. Sampai saat ini sudah banyak pihak yang menghubungi Ketua 3 IKA NHI untuk menjajaki kegiatan bersama. Kami memang membagi Bidang 3 ke dalam lima divisi yang masing-masing telah bergerak aktif. Divisi Kementerian dan Lembaga telah diterima langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Divisi Pemerintah Daerah dan Instansi hari ini mewujud melalui webinar bersama Pemprov Kepri. Divisi Legislasi, Luar Negeri dan Diaspora telah beraudiensi dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri. Sementara Divisi Ekosistem Haji dan Umroh yang dipimpin Reggy Adriansjah Kartawidjaja  telah berdialog dengan pemangku kepentingan, salah satunya ESQ Tours yang juga dimiliki oleh Alumni NHI. Insya Allah, dengan terlibatnya Pak Menko Airlangga dalam berbagai inisiatif kami, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kepengurusan IKA NHI yang baru untuk terus berinisiatif mengangkat isu strategis, berperan melakukan debottlenecking, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi kemajuan pariwisata Indonesia,” papar Wisnu, mantan Restaurant General Manager McDonald’s yang saat ini aktif sebagai Dewan Pengawas dan Pengajar di Ikatan Komite Audit Indonesia ikai.id , dengan semangat kolaborasi yang tinggi.

Mengakhiri rangkaian acara, Ketua Umum IKA NHI Bandung Tantowi Yahya  menyampaikan refleksi mendalam tentang posisi pariwisata Indonesia. Ia menegaskan bahwa pariwisata akan selalu menjadi penggerak ekonomi nasional dengan kontribusi yang tidak bisa diabaikan. Saat ini sektor pariwisata menciptakan hampir 25 juta lapangan kerja dan menghasilkan devisa sekitar USD16,7 miliar. Tahun lalu lebih dari 13 juta wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, sebuah angka yang membanggakan namun masih menyisakan pekerjaan rumah besar.

“Capaian ini belum maksimal jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Mereka jauh meninggalkan kita. Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura telah melesat dengan strategi promosi dan pengelolaan destinasi yang agresif. Kita harus belajar dari mereka. Pembangunan destinasi, kesiapan SDM, peningkatan standar keamanan, dan promosi adalah empat pilar penyangga pariwisata yang sukses. Keempatnya harus berjalan simultan dan saling menguatkan,” tegasnya.

Dalam konteks promosi, Ketua Umum IKA NHI melontarkan gagasan yang patut direnungkan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia memiliki representasi pemasaran dan promosi pariwisata di luar negeri. Di tengah keterbatasan anggaran yang kerap menjadi kendala, kolaborasi lintas kementerian menjadi solusi yang realistis dan efektif. Kementerian Luar Negeri, misalnya, dapat menugaskan seorang diplomat untuk menjadi koordinator fungsi pariwisata di kantor-kantor perwakilan di negara-negara yang potensial menyumbang wisatawan ke Indonesia. Dengan demikian, promosi pariwisata dapat berjalan beriringan dengan fungsi diplomatik.

Lebih jauh lagi, Kementerian Pariwisata dapat menjajaki kolaborasi erat dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi. Keberadaan perwakilan pariwisata di ITPC (Investment & Trade Promotion Centre) di berbagai negara akan sangat strategis. Promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata dapat berjalan seiring dan saling menguatkan. “Kami yakin, dengan memiliki seorang yang secara khusus fokus memasarkan dan mempromosikan pariwisata Indonesia di luar negeri, dampaknya pada peningkatan jumlah wisatawan akan sangat signifikan. Ini bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan,” pungkasnya mengakhiri sambutan yang menginspirasi.

Zoominar Nasional ini menjadi bukti nyata bahwa IKA NHI Bandung tidak hanya menjadi wadah silaturahmi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi atas tantangan pariwisata nasional. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, sektor pariwisata Indonesia diyakini akan mampu melewati berbagai “goncangan” geopolitik dan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. (rg/js/rn+)

Redaksi menerima sumbangan tulisan, berita dan artikel yang berhubungan dengan pariwisata. Apabila memenuhi syarat, setelah melalui proses editing seperlunya akan segera ditayangkan. Materi dan photo-photo (max 5 gambar) bisa di kirimkan melalui nomor WA Redaksi +62 81320-97-9339