Kegiatan Sales Mission ke berbagai negara sebagai upaya promosi nyata (foto ja/istimewa)

Bagian 5: Promosi Bukan Sekadar Iklan, Tetapi Strategi Negara

Jakarta, rexnewsplus.com – Dalam pembahasan mengenai kesiapan pelabuhan, pengelolaan operasional, hingga menjaga ekosistem usaha yang sehat, terdapat satu pertanyaan besar yang tidak dapat dihindari:

siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam mempromosikan pariwisata?

Pertanyaan ini sering muncul, namun tidak selalu dipahami dengan jelas.

Promosi pariwisata pada dasarnya memiliki beberapa lapisan yang berbeda, dan setiap lapisan memiliki pelaku yang berbeda pula.

Promosi destinasi pada prinsipnya merupakan tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah memiliki mandat untuk memperkenalkan wilayahnya kepada dunia, membangun citra positif, serta memastikan bahwa destinasi yang dipromosikan memiliki kesiapan untuk menerima wisatawan.

Promosi destinasi bukan sekadar membuat materi promosi atau mengikuti pameran internasional, tetapi membangun kepercayaan bahwa sebuah kota atau daerah layak untuk dikunjungi.

Di sisi lain, promosi produk wisata — termasuk paket perjalanan dan pengalaman wisata yang spesifik — merupakan tanggung jawab pelaku usaha, khususnya tour operator.

Tour operator memahami produk yang mereka rancang. Mereka mengetahui karakter wisatawan yang menjadi target pasar, serta memahami bagaimana sebuah pengalaman wisata harus disusun agar menarik dan layak dijual.

Dalam sistem yang sehat, pemerintah dan swasta tidak saling menggantikan peran, tetapi saling melengkapi.

Pemerintah mempromosikan destinasi.

Swasta mempromosikan produk.

Ketika peran ini berjalan dengan jelas, maka promosi pariwisata dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Ilustrasi berbagai platform digital yang mengiasi promosi pariwisata (foto istimewa)

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pula pelaku baru yang semakin dominan dalam rantai pemasaran pariwisata, yaitu Online Travel Agent (OTA).

OTA memiliki kekuatan dalam mendistribusikan produk dan menjangkau pasar secara luas. Namun perlu dipahami bahwa peran OTA pada dasarnya adalah sebagai saluran distribusi, bukan sebagai pengendali arah pembangunan destinasi.

OTA secara alami akan memprioritaskan produk yang paling mudah dijual dan memberikan keuntungan yang optimal dalam jangka pendek. Hal ini merupakan logika bisnis yang wajar.

Namun pembangunan pariwisata tidak dapat hanya bergantung pada logika penjualan jangka pendek.

Destinasi tertentu mungkin belum populer, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting dalam mempromosikan destinasi tersebut secara berkelanjutan.

Tanpa upaya promosi yang terarah, destinasi-destinasi baru akan sulit berkembang, dan tekanan kunjungan akan terus terkonsentrasi pada destinasi yang sudah mapan.

Selain promosi, aspek lain yang tidak kalah penting adalah kebijakan fiskal yang mendukung pariwisata inbound.

Wisatawan asing yang datang ke Indonesia membawa devisa. Setiap kedatangan wisatawan asing berarti masuknya uang dari luar negeri ke dalam perekonomian nasional.

Dalam logika ekonomi makro, kegiatan yang mendatangkan devisa seharusnya mendapatkan dukungan kebijakan yang memadai.

Usaha inbound tour operator pada dasarnya merupakan ujung tombak pemasukan devisa melalui sektor jasa. Oleh karena itu, muncul sebuah pemikiran yang patut dipertimbangkan:

apakah usaha inbound layak mendapatkan insentif fiskal tertentu sebagai penghasil devisa?

Pendekatan seperti ini bukan hal yang baru dalam dunia ekonomi.

Dalam banyak sektor, kegiatan yang menghasilkan devisa sering kali mendapatkan perlakuan khusus sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat perekonomian.

Pemaparan potensi pariwisata secara langsung oleh pelaku pariwisata yang faham pariwisata, berdampak pada peningkatan arus kunjungan wisatawan dan penjualan pariwisata (foto ja/istimewa)

Logika yang sama dapat diterapkan dalam sektor pariwisata.

Jika terdapat sektor usaha yang secara langsung mendatangkan devisa, maka sektor tersebut seharusnya mendapatkan dukungan yang proporsional.

Sebaliknya, kegiatan yang lebih banyak mengeluarkan devisa ke luar negeri dapat menjadi bagian dari mekanisme subsidi silang untuk mendukung sektor yang menghasilkan devisa.

Selain kebijakan fiskal, terdapat pula pertanyaan lain yang perlu direnungkan bersama:

apakah kebijakan biaya masuk pada beberapa objek wisata telah dirancang dengan pendekatan ekonomi yang tepat?

Di beberapa tempat, tarif masuk untuk wisatawan asing ditetapkan lebih tinggi dibandingkan wisatawan domestik. Pendekatan ini mungkin terlihat logis dari sisi penerimaan langsung.

Namun jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, wisatawan asing yang datang ke sebuah destinasi tidak hanya membayar tiket masuk objek wisata.

Untuk tiba di lokasi tersebut, mereka telah menggunakan transportasi, menginap di hotel, makan di restoran, menggunakan jasa pemandu wisata, serta membeli berbagai produk lokal.

Seluruh aktivitas tersebut menciptakan multiplier effect ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan nilai tiket masuk semata.

Dengan kata lain, setiap wisatawan asing yang datang bukan hanya pengunjung, tetapi juga pembawa devisa yang menggerakkan berbagai sektor ekonomi secara bersamaan.

Pendekatan kebijakan yang berbasis pada logika ekonomi menjadi penting, agar keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan penerimaan jangka pendek, tetapi juga dampak ekonomi secara keseluruhan.

Penjelasan dari Staff Travel Agent kepada calon wisatawan di sebuah kantor travel agent (foto joseph)

Pariwisata bukan sekadar kegiatan ekonomi biasa.

Dalam konteks global, pariwisata merupakan bagian dari strategi nasional dalam mengelola arus devisa dan memperkuat posisi ekonomi negara.

Pada akhirnya, pembangunan pariwisata tidak hanya bergantung pada promosi, infrastruktur, atau regulasi semata.

Ia bergantung pada cara berpikir yang menyeluruh — cara berpikir yang mampu melihat hubungan antara promosi, kebijakan fiskal, keberlanjutan usaha, serta dampak ekonomi jangka panjang.

Karena pariwisata bukan sekadar tentang kunjungan hari ini.

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, namun potensi tidak akan pernah cukup tanpa arah yang jelas dan keberanian untuk melakukan pembenahan secara konsisten. Dalam dinamika global yang semakin kompetitif, pariwisata tidak lagi dapat dikelola secara sektoral, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi nasional yang terintegrasi. Masa depan pariwisata Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak wisatawan yang datang, tetapi oleh seberapa bijak kita merancang kebijakan hari ini untuk menjamin keberlanjutan di masa depan. Pada akhirnya, keberhasilan pariwisata bukan hanya diukur dari angka kunjungan, tetapi dari kemampuannya menjadi penggerak ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global. (ja/js/rn+)

Jongki Adiyasa / Praktisi Pariwisata

Redaksi menerima sumbangan tulisan, berita dan artikel yang berhubungan dengan pariwisata. Apabila memenuhi syarat, setelah melalui proses editing seperlunya akan segera ditayangkan. Materi dan photo-photo (max 5 gambar) bisa di kirimkan melalui nomor WA Redaksi +62 81320-97-9339