photo bersama peserta pelatihan (foto ja/istimewa)

Bagi sebagian pelaku usaha, persoalan tersebut bukan semata soal kehilangan uang atau biaya pelatihan. Yang lebih terasa adalah kekecewaan secara moral dan emosional. Sebab yang diberikan sering kali bukan hanya materi, melainkan juga kepercayaan, kesempatan, dan perhatian yang tidak selalu dapat dinilai dengan angka.

Pengalaman-pengalaman seperti inilah yang akhirnya membuat sebagian pengusaha menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan kesempatan pelatihan maupun pengembangan karier kepada karyawan. Bahkan tidak sedikit yang kemudian memilih bersikap lebih pasif karena takut niat baiknya kembali berakhir dengan kekecewaan.

Dilema inilah yang diam-diam banyak dialami pelaku usaha, termasuk di industri pariwisata. Di satu sisi perusahaan ingin menciptakan SDM yang unggul dan kompeten. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa setiap investasi pengembangan manusia justru berpotensi menjadi “bekal pindah” bagi karyawan itu sendiri.

Mungkin di sinilah muncul sudut pandang lain yang juga layak dipertimbangkan. Bahwa upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesungguhnya tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Bagaimanapun juga, perusahaan telah menjalankan kewajibannya melalui berbagai pajak usaha, perizinan, dan kontribusi ekonomi lainnya. Di sisi lain, para karyawan pun membayar pajak penghasilan sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Dengan kata lain, baik dunia usaha maupun pekerja sama-sama telah memberikan kontribusi kepada negara.

Karena itu, menjadi wajar apabila dunia industri berharap adanya sistem pelatihan nasional yang lebih kuat, terukur, dan mudah diakses, khususnya untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pemerintah dapat hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator pengembangan SDM yang berkelanjutan.

Terlebih dalam industri pariwisata, kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Kemampuan berbahasa asing, hospitality, komunikasi lintas budaya, tour operation, digital tourism, hingga penanganan wisatawan kapal pesiar merupakan kompetensi yang terus berkembang dan membutuhkan pembaruan pengetahuan secara berkala.

Pada akhirnya, semua kembali kepada satu hal yang sering kali sulit diajarkan di ruang kelas maupun pelatihan kerja: etika dan attitude.

Ilmu dapat dipelajari dalam hitungan bulan atau tahun. Keterampilan teknis dapat dilatih melalui seminar, kursus, maupun pendidikan formal. Namun etika, rasa tahu berterima kasih, menjaga kepercayaan, dan memahami nilai sebuah kesempatan adalah bagian dari karakter yang dibentuk jauh lebih dalam.

Belakangan ini dunia maya bahkan sempat diramaikan oleh perbincangan mengenai seorang penerima beasiswa LPDP yang dengan bangga menceritakan tindakan yang sebenarnya dinilai kurang tepat secara moral dan etika. Terlepas dari berbagai sudut pandang yang muncul, fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan terbesar kadang bukan terletak pada kecerdasan seseorang, melainkan pada cara seseorang memaknai kesempatan yang telah diberikan kepadanya.

Di sinilah letak dilema sosial yang sesungguhnya. Perusahaan, pemerintah, institusi pendidikan, maupun asosiasi industri mungkin dapat menyediakan biaya, fasilitas, dan akses pembelajaran. Namun pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tetap sangat ditentukan oleh karakter manusianya sendiri.

Karena kemampuan tanpa etika dapat melahirkan profesional yang pintar tetapi kehilangan integritas. Sebaliknya, kemampuan yang disertai attitude yang baik akan melahirkan manusia profesional yang bukan hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dan menghargai proses yang telah membentuknya.

Sebab ilmu dapat membuat seseorang menjadi hebat, tetapi etika dan attitude lah yang menentukan apakah ia layak dipercaya.

Mungkin karena itulah banyak pengusaha akhirnya memahami bahwa membangun sumber daya manusia bukan hanya persoalan biaya, kontrak, ataupun pelatihan. Yang paling sulit sesungguhnya adalah membangun kesadaran moral bahwa setiap kesempatan yang diberikan oleh perusahaan, guru, mentor, ataupun lingkungan kerja seharusnya dihargai sebagai bagian dari proses kehidupan.

Dunia usaha pada dasarnya tidak anti terhadap karyawan yang ingin maju, berkembang, bahkan sukses melebihi perusahaan tempatnya dahulu bekerja. Namun yang sering melukai adalah ketika keberhasilan tersebut justru diiringi dengan hilangnya rasa menghargai proses, hubungan baik, dan pihak-pihak yang pernah membuka jalan.

Karena itu, di tengah dunia kerja yang semakin kompetitif, mungkin sudah saatnya pendidikan etika profesional mendapat perhatian yang sama pentingnya dengan pendidikan keterampilan teknis. Sebab industri pariwisata tidak hanya membutuhkan orang pintar, tetapi juga membutuhkan manusia yang mampu menjaga integritas, menghargai kepercayaan, dan memahami arti sebuah kesempatan.

Pada akhirnya, investasi terbesar dalam pengembangan manusia bukanlah uang yang dikeluarkan, melainkan nilai-nilai yang berhasil diwariskan. (ja/js/rn+)

Kontributor : Jongki Adiyasa / Praktisi Pariwisata

Redaksi menerima sumbangan tulisan, berita dan artikel yang berhubungan dengan pariwisata. Apabila memenuhi syarat, setelah melalui proses editing seperlunya akan segera ditayangkan. Materi dan photo-photo (max 5 gambar) bisa di kirimkan melalui nomor WA Redaksi +62 81320-97-9339