KENAPA PASAR LEISURE BELUM MAMPU GANTIKAN PASAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA?
Bandung, rexnewsplus.com– Kebijakan pengetatan anggaran belanja oleh pemerintah memperlihatkan bahwa pasar rekreasi (leisure market) belum mampu menggantikan peran pasar pemerintahan dalam industri perjalanan dan pariwisata Indonesia. Peningkatan jumlah wisatawan, baik domestik dan mancanegara, memang dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, pelaku industri diharapkan untuk melakukan diversifikasi produk dan pasar.

Mahasiswa Poltekpar NHI Bandung tidak hanya mempraktikan penyajian hidangan sebagai server tetapi juga manajemen waktu penyiapan dan penyajian hidangan bersama tim Banquet El Hotel Bandung pada saat Welcome Dinner WJTM 2023. Selain itu mereka juga unjuk kebolehan meramu minuman. (Foto: Yun Damayanti)
Menanggapi kondisi terkini yang sedang dihadapi oleh pelaku industri perhotelan di Indonesia, Bayu H. Putera, Corporate Director of Sales, Santika Indonesia Hotels & Resorts, mengungkapkan bahwa pasar rekreasi (leisure market) saat ini belum mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pasar pemerintahan. Setiap pasar memiliki kebutuhan yang unik dan berbeda-beda. Namun, dia percaya bahwa dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dapat secara signifikan membantu mengurangi kesenjangan pendapatan yang muncul akibat berkurangnya peran pasar pemerintahan.
‘’Apakah wisatawan mancanegara bisa menggantikan pasar pemerintahan? Jika menggantikan, rasanya belum bisa digantikan. Karena memang kebutuhannya berbeda. Tapi, untuk menutupi atau mengurangi kesenjangan antara yang sudah ditargetkan dengan kondisi saat ini, kehadiran wisatawan sangat membantu,’’ ujar Bayu.
Ini bisa dipahami karena industri perhotelan tidak hanya menjual kamar. Ada banyak komponen yang berkontribusi terhadap pendapatan hotel, seperti penyewaan ruang pertemuan, penjualan makanan dan minuman, serta fasilitas kebugaran dan lain-lain. Namun, komponen-komponen itu juga tidak bisa serta-merta bisa langsung dijual kepada semua tamu yang menginap di hotel. Selama ini, permintaan terhadap komponen-komponen selain kamar paling banyak datang dari pemerintahan dibandingkan dari swasta dan masyarakat/komunitas.
Pelaku industri biro dan agen perjalanan juga turut terimbas kebijakan pengetatan anggaran oleh pemerintah. Dampaknya terutama dirasakan sekali oleh mereka yang pelanggan utamanya dari pemerintahan.
Joseph Sugeng Irianto, Managing Director Rex Tours Indonesia, biro perjalanan asal Bandung, berpendapat bahwa pelaku biro dan agen perjalanan perlu mendiversifikasi produk-produknya, salah satunya ke sektor perjalanan inbound atau mendatangkan wisatawan asing. Dengan mendiversifikasi produk, maka akan menutupi kekurangan pemasukan dari pasar pemerintahan yang sedang memperketat pengeluaran anggaran.
‘’’Kenapa inbound? Karena dengan mendatangkan wisatawan asing akan meningkatkan pendapatan negara,’’ kata Joseph.
Dia menerangkan lebih lanjut, arus perjalanan inbound tidak akan terganggu selama hubungan multilateral Indonesia dengan negara-negara lain berjalan tanpa batasan. Hubungan bilateral dan multilateral yang baik akan terus mendorong arus kunjungan wisata.
‘’Arus inbound akan terhenti hanya bila ada kendala luar biasa seperti pemberlakuan PPKM saat pandemi COVID-19,’’ tutur Joseph.
Semua pemangku kepentingan pariwisata di negeri ini harus memiliki pemahaman yang sama bahwa wisatawan yang menentukan pilihan destinasi, sementara destinasi tidak bisa memilih-milih wisatawan. Oleh karena itu, destinasi wisata perlu memiliki strategi pemasaran dan pengelolaan yang efektif untuk menarik dan melayani berbagai jenis wisatawan agar pelaku industri pariwisata benar-benar mampu mendiversifikasi produk dan pasarnya.
Pemerintah sudah semestinya memanfaatkan pengetatan anggaran sebagai kesempatan untuk mengurangi ketergantungan industri terhadap dukungan/peran dari pasar pemerintahan. Dalam proses ini, penting bagi pemerintah untuk lebih mendengarkan suara dan kebutuhan dari sektor industri. Dengan mengikuti saran serta rekomendasi yang diberikan oleh pelaku industri, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan relevan. ***(Yun Damayanti)
Artikel ini telah tayang di Tourism for Us pada 21 April 2025 dengan judul “KENAPA PASAR LEISURE BELUM MAMPU GANTIKAN PASAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA?”
Redaksi menerima sumbangan tulisan, berita dan artikel yang berhubungan dengan pariwisata. Apabila memenuhi syarat, setelah melalui proses editing seperlunya akan segera ditayangkan. Materi dan photo-photo (max 5 gambar) bisa di kirimkan melalui nomor WA Redaksi +62 81320-97-9339
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!